PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - JAKARTA - Pemerintah menetapkan sembilan langkah untuk mengatasi defisit keuangan yang selalu menghantui kinerja BPJS Kesehatan yang sampai akhir tahun ini nilainya diperkirakan sekitar 9 triliun.
Sembilan langkah itu ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (6/11/2017).
Salah satu langkah dengan melibatkan daerah dalam membiayai pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pelibatan pemerintah daerah tersebut bisa terlaksana mulai 2018 nanti.
"Agar APBD 2018 nanti komitmen daerah bisa segera tercantum, kami akan segera menghitung bersama Kementerian Dalam Negeri," katanya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Senin (6/11/2017).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, langkah kedua yaitu pelibatan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar penyakit yang terjadi akibat pekerjaan nantinya bisa ditanggung oleh lembaga tersebut.
Fahmi mengatakan, telah menjalin komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar upaya tersebut bisa terwujud.
"Memang tidak mudah, apalagi membedakan penyakit yang terjadi akibat pekerjaan atau karena penyakit komunitas, makanya kami sedang komunikasikan dengan mereka," katanya.
Langkah ketiga, menggunakan dana cukai yang tahun 2018 nanti tarifnya akan dinaikkan 10,4%. Keempat, melakukan efisiensi operasional. Kelima, memberikan suntikan atau modal tambahan bagi BPJS Kesehatan.
Fahmi mengatakan, pemerintah belum menggunakan opsi menaikkan iuran kepesertaan agar masalah defisit yang selalu menghantui kinerja BPJS Kesehatan bisa teratasi.
Kondisi keuangan BPJS Kesehatan sakit. Sejak Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan mulai 2014 lalu kondisi keuangan selalu bermasalah.
Di 2014, defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun. Tahun 2015, defisit membengkak menjadi Rp 6 triliun dan tahun 2016 mencapai Rp 9,7 triliun.
Sementara, Puan Maharani, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjamin, tekor keuangan tersebut nantinya tidak akan berpengaruh kepada layanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat.
Baca Juga :
- Penipuan Berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi Marak di Indonesia | PT RIFAN FINANCINDO
- Industri PBK Tumbuh di Tengah Rendahnya Pemahaman Masyarakat | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
- Pialang Berjangka PT Rifan Bidik 200 Investor Baru di Semarang | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA (CABANG)
- Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan | RIFAN FINANCINDO
- Waspada Investasi Bodong, Ada Baiknya Anda Mengenal Lebih Baik Perdagangan Berjangka | PT RIFAN
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan Terima Sumbangan | RIFANFINANCINDO
- Rifan Financindo Targetkan 200 Nasabah Baru | RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
- Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi | RIFAN
- Perdagangan Bursa Berjangka Menjanjikan Imbal Hasil Besar dan Resiko Besar | PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
- Investasi Perdagangan Berjangka di Indonesia Timur Belum Tergarap | PT. RIFAN
- Kenapa Investasi Bodong Menjamur dan Makan Banyak Korban? | RIFAN BERJANGKA
- Kepercayaan Masyarakat terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Masih Tinggi | PT. RIFAN FINANCINDO
- RFB Dorong Edukasi Perdagangan Berjangka Komoditi | PT RIFANFINANCINDO
- Marak Investasi Bodong, Masyarakat Diedukasi Perdagangan Berjangka Komoditi | PT RFB
- PERDAGANGAN BERJANGKA : Rifan Jadi yang Pertama Sosialisasi di Medan | PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA
Sumber: Kompas.com
Akb – rifanfinancindo
No comments:
Post a Comment