Tuesday, July 31, 2018

ATC Malaysia Terlambat Umumkan Sinyal Darurat MH370


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Menara pemandu lalu lintas udara atau ATC Malaysia terlambat dalam mengumumkan sinyal darurat pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370 yang hilang misterius sejak 8 Maret 2014. ATC Malaysia seharusnya segera merilis sinyal darurat setelah mereka gagal menjalin komunikasi dengan MH370.

Seperti dilansir Malay Mail, Senin (30/7/2018), laporan penyelidikan keselamatan MH370 yang baru dirilis otoritas Malaysia mengungkapkan bahwa ATC (Air Traffic Controller) Malaysia tidak mengerahkan tiga fase darurat sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) secara tepat waktu.

Diketahui bahwa ATC Malaysia hilang kontak dengan MH370 pada 8 Maret 2014 sekitar pukul 01.19 waktu Malaysia. 


Sesudah itu, ATC di Vietnam di bawah Komando Kontrol Area Ho Chi Minh (HCM ACC) tidak mampu menjalin komunikasi radio dua arah dengan MH370 pada pukul 01.39 waktu Malaysia, atau sekitar 20 menit kemudian. 


Pada momen itu, ternyata ATC Malaysia tidak mengikuti SOP untuk mengerahkan fase-fase darurat.

"Di bawah situasi semacam itu dan atas notifikasi dari HCM ACC soal tidak adanya komunikasi radio dua arah dengan pesawat dan/atau penyelidikan lanjutan terhadap sumber-sumber lainnya gagal mengungkap kabar soal pesawat, Sector 3+5 Radar Controller seharusnya segera memberitahu Duty Watch Supervisor pada ATSC (Pusat Layanan Lalu Lintas Udara) dan ARCC (Pusat Koordinasi Penyelamatan Penerbangan) bahwa Fase Ketidakpastian telah terjadi," tegas laporan itu.

"Saat itu, Radar Controller seharusnya telah memulai aksi penuh (tidak boleh lebih dari 30 menit setelah pengumuman Fase Ketidakpastian)," imbuh laporan itu, merujuk pada Radar Controller seharusnya memberitahu lokal ARCC bahwa Fase Peringatan sedang berlangsung.


Laporan penyelidikan keselamatan MH370 menyatakan bahwa fase darurat seharusnya diumumkan ARCC Malaysia pada pukul 02.27 waktu setempat. Namun faktanya, fase darurat baru dirilis pukul 06.32 waktu setempat, nyaris empat jam kemudian.

Akibatnya, keberadaan MH370 yang membawa 239 orang hingga kini masih belum diketahui. Penyebab pesawat jenis Boeing 777-200ER itu menghilang juga belum terungkap. Laporan terbaru yang dirilis otoritas Malaysia ini tidak banyak mengungkap hal-hal baru. Bahkan kesimpulan dari laporan tersebut adalah para penyelidik tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat yang hilang empat tahun lalu itu.

"Kesimpulannya, tim tidak bisa menentukan penyebab sebenarnya dari menghilangnya MH370," demikian kalimat penutup laporan penyelidikan tersebut.


(nvc/bag)


Sumber: Detik
Akb – rifanfinancindo

Monday, July 30, 2018

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Prabowo Konsultasikan Hasil Ijtimak Ulama ke NU dan Muhammadiyah



PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta waktu untuk memikirkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang direkomendasikan ulama saat Ijtimak Ulama. Prabowo minta waktu untuk memikirkan siapa yang akan dipilihnya.
Kedua nama cawapres yang direkomendasikan dalam Ijtimak Ulama adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad (UAS). Namun Ustaz Somad sudah menyatakan keengganannya maju di Pilpres 2019.
“Pak Prabowo kemarin terima delegasi dan pimpinan peserta Ijtimak Ulama, dan beliau sampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan ulama pada beliau sebagai orang yang namanya disebut sebagai capres,” kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).

Muzani menuturkan, Prabowo juga akan berkonsultasi dengan ulama lainnya yang menurut Gerindra juga perlu didengar pandangannya. Pihak ulama lain yang perlu didengar pandangannya antara lain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.“Terhadap nama-nama yang diajukan Ijtimak Ulama itu, beliau (Prabowo) minta waktu untuk mempelajari sungguh-sungguh,” sambung dia.
“(Prabowo) konsultasikan nama-nama itu dengan ulama-ulama lainnya seperti NU dan Muhammadiyah, serta kalangan lain yang perlu didengar pandangannya,” kata Muzani.
Ijtimak ulama merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara itu nama yang keluar untuk diusung sebagai cawapres adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri. Nama kedua adalah Ustaz Abdul Somad.
(aud/elz)
Sumber: Detik
Akb – rifanfinancindo

Friday, July 20, 2018

Tonton Blak-blakan Luhut soal Pilpres hingga Duit China Pukul 14.00 WIB

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Sosok Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan selalu menjadi perhatian. Dengan sikapnya yang tegas dan penuh ceplas-ceplos, setiap pernyataan yang keluar dari mulut jenderal bintang empat ini selalu menarik untuk disimak.

Kepada detikFinance, pria kelahiran Balige, Sumatera Utara, 70 tahun yang lalu ini menjawab sejumlah isu yang menghampirinya belakangan. Luhut berbagi seputar perannya sebagai ketua pelaksana agenda akbar IMF-World Bank Annual Meeting di Bali, Oktober mendatang.



Luhut menjawab tudingan mengenai sosoknya yang kerap disebut 'menteri' segala urusan, dan tanggapannya soal divestasi Freeport yang disebut proyek pencitraan pemerintah saat ini. 

Tak hanya itu, lulusan terbaik Akademi Militer Nasional angkatan 1970 ini juga berbagi kesan mengenai dominasi China di Indonesia hingga pilihan Cawapres yang tepat untuk pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 mendatang.

Saksikan jawaban lengkap Luhut dalam program Blak-blakan, siang ini pukul 14.00 WIB, hanya di detikFinance. Jangan sampai ketinggalan!
Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

Thursday, July 19, 2018

PPP Singgung Etika Lulung yang Nyaleg DPR Lewat PAN

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta F-PPP Abraham Lunggana (Lulung) memutuskan 'hengkang' dan maju sebagai bakal caleg dari PAN. Menyikapi ini, PPP berbicara tentang etika dalam berpolitik.

"PPP tidak ingin menghalangi hak seorang warga negara untuk pindah parpol. Tapi kalau warga negara itu sedang menjabat sebagai anggota DPR, anggota DPRD, maka etika politiknya itu yang harus ditegakkan karena dia kan berarti termasuk orang yang masuk golongan primus inter pares, orang yang terkemuka yang harus ngerti etika," kata Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).


Arsul kemudian mencontohkan kasus Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto saat berpindah dari Partai Golkar ke Partai Berkarya. Menurut dia, sikap Titiek patut dihormati.

"Etika politiknya yang baik seperti apa? Seperti yang ditunjukkan oleh Mbak Titiek Soeharto. Beliau ketemu dulu sama pimpinan partainya, mengajukan surat pengunduran diri, tidak hanya sebagai anggota partai, tapi sebagai anggota DPR," sebut Arsul.

"Kemudian baru mengumumkan diri kepada publik atau menampakkan diri kepada publik bahwa saya sekarang pindah partai. Itu nggak masalah karena memang hak warga negara," imbuhnya.
Arsul menyebut hingga kini DPP PPP belum menerima surat pengunduran diri dari Lulung. Dia mempertanyakan langkah Lulung memutuskan maju sebagai bakal caleg lewat partai lain.

"Seperti Pak Haji Lulung-lah, misalnya, dia mengundurkan diri saja belum, kemudian berargumentasi saya nanti mundurnya setelah ditetapkan menjadi caleg. Lah, kan tidak seperti itu. Untuk menjadi caleg syaratnya kan harus menjadi anggota partai lain, punya KTA," terangnya. 


Arsul kemudian mengingatkan soal gratifikasi. Ia mengimbau, andai anggota yang saat ini berpindah partai menerima uang atau barang, segera laporkan hal itu ke KPK. 

"Satu lagi saya mau mengingatkan. Teman-teman yang pindah ke partai lain pada saat dia masih menjadi anggota DPR dan kemudian dia menerima sesuatu, apakah transfer pembiayaan dan sebagainya itu harus lapor KPK. Itu gratifikasi loh. Ya dong. Misal saya pindah dan nerima sesuatu dari partai baru atau siapa sajalah itu kan saya harus lapor KPK. Kalau tidak bisa jadi kasus hukum," ujar Arsul. 
(tsa/gbr)

Sumber: Viva
Akb – rifanfinancindo

Wednesday, July 18, 2018

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Angka Kemiskinan RI dari Tahun ke Tahun

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –  Angka kemiskinan menyentuh satu digit yakni 9,82% per Maret tahun ini. Angka ini terendah sejak 20 tahun terakhir. Berikut ini data kemiskinan sejak tahun 1999.

Sumber: Viva
Akb – rifanfinancindo


Monday, July 16, 2018

Rifan Financindo | Proses Akuisisi 51% Saham Freeport Dimulai

PT Rifan Financindo – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sore ini menggelar acara penandatanganan Head of Agreement (HoA) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam rangka pengambilalihan saham. Acara penandatanganan ini menjadi tanda bahwa telah tercapai proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia hingga 51%.
PT Rifan Financindo | Foto: Grandyos Zafna
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport Mcmoran Ricard Adkerson.
“Dengan ditandatanganinya HoA yang baru saja disaksikan maka telah dicapai proses divestasi, sebagai mana tandatangan HoA yang baru saja dilakukan Inalum dengan Freeport Mcmoran,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).
Dia berharap ke depannya proses HoA ini bisa memberikan kontribusi lebih besar untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Papua.
“Diharapkan partnership FCX dengan Inalum dan Pemerintah maupun Pemda bisa meningkatkan kepastian dalam lingkungan operasi dan nilai tambah industri ekstraktif, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran,” jelas dia.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Direktur Eksekutif Freeport Tony Wenas.
Sementara itu, Jonan mengatakan dengan capaian HoA dini diharapkan proses akusisi 51% dapat segera direalisasikan.
“Lalu mengenai stabilitas investasi harus bisa selesai, nunggu PP (Peraturan Pemerintah). Dari Kementerian ESDM kami akan memfinalkan IUPK-OP setelah divestasi tuntas,” kata Jonan.
Baca Juga :
  • RIFAN  |  Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
  • PT. RIFAN  | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
  • PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
  • PT RIFANFINANCINDO  | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
  • PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
  • PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
  • RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
  • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA (Palembang) | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
  • PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
  • RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
Sumber: Detik
Akb – rifanfinancindo

Friday, July 13, 2018

Fahri Hamzah Sindir Menteri Susi Ciptakan Kemiskinan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sempat terlibat perang mulut dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di media sosial Twitter. Fahri mengungkapkan dirinya sudah lama ingin mengkritik menteri Presiden Joko Widodo itu.
"Sudah lama saya sebenarnya ingin ngritik Bu Susi, karena saya punya banyak teman juga, ahli-ahli kelautan, perikanan. Dan saya ini orang pesisir, tinggal di pinggir laut, jadi ngerti lah keadaan nelayan, kesusahan hidup mereka dan lain sebagainya begitu," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 13 Juli 2018.
Menurut Fahri, Susi menciptakan kemiskinan di masyarakat. Dia menilai kebijakan apapun dari kementeriannya yang berdampak memunculkan kemiskinan tak bisa dibenarkan.
"Mau alasan konservasi ataupun omong kosong, karena ekonomi itu harus terintegrasi. Ada unsur konservasinya tapi juga harus ada unsur kemasyarakatan, kesejahteraan dan ekonomi, ada unsur keberlanjutan. Ini tiga-tiganya harus ada," ujar Fahri.
Fahri menjelaskan, tugas menteri kelautan adalah untuk menuntun masyarakat ke konsep poros maritim. Bukan katanya melarang nelayan tradisional dengan alat-alatnya.
"Jadi malah jangan nelayan dilarang, alat-alat tradisional yang sudah ratusan tahun umurnya dilarang, itu salah," kata Fahri.
Sebelumnya, cekcok itu dimulai dari tindakan Fahri yang menanggapi pernyataan Susi mengenai kebijakan pemberantasan pencurian ikan baru langkah awal.
Fahri mengkritik Susi seharusnya menggunakan masa lima tahun jabatan sebagai menteri untuk menyelesaikan pekerjaan. Bukan justru menjadikannya langkah awal karena periode depan belum tentu dia masuk kabinet lagi.
"Seharusnya 5 tahun dipakai selesaikan kerjaan. Baru bertanggung jawab atas amanah namanya. Kalau 5 tahun lagi kan belum tentu terpilih," tulis Fahri dengan ditambahi emoticon yang menggambarkan seseorang yang tengah tertawa.
Susi lantas membalas komentar Fahri tersebut. Dia menyuruh politisi Partai Keadilan Sejahtera itu untuk membaca semua pernyataannya, tidak setengah-setengah.
"Sebaiknya baca seluruh statemen saya. Jangan dipotong separuh separuh. Akhirnya seolah seperti yg anda pikir. Naif !!!" tulis Susi.
Sumber: Viva
Akb – rifanfinancindo