Wednesday, October 18, 2017

Ketika Anies Cerita Kebingungan Sandiaga Soal Seragam | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - JAKARTA - Hari pertama usai pelantikan jadi lucu gara-gara ulah Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, Selasa (17/10/2017) pagi.


Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menceritakan itu saat tatap muka pertama dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemrov DKI di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
Anies menceritakan kisah itu sambil terkekeh. 


PNS yang hadir pun terbahak.

Ketika itu Anies sedang membicarakan bahwa dirinya dan Sandi datang ke lingkungan Pemprov DKI dengan mandat rakyat.
Sementara para PNS yang hadir memiliki skill dan professionalitas untuk memenuhi mandat rakyat tersebut.
"Saudara-saudara semua ini datang dengan pengalaman dan pengetahuan. Maka kita bertemu di tempat ini. Tugas kita sama melaksanakan seluruh perintah konstitusi. Peraturan sampai ke bawah. Dan sama-sama memastikan saudara belajar atas mandat yang kami bawa," ujar Anies.
Anies menyebut bahwa mandat tercermin dari janji kampanye dan meminta para pejabat serta PNS mempelajari janji-janji kampanye Anies-Sandi.
"Di sisi lain kami belajar ke bapak ibu atas pengetahuan dan pengalaman yang diketahui di mana kami tidak miliki," ujar Anies.
"Mulai dari pengetahuan substansi, teknis, sampai yang paling sederhana," kata Anies.


Dari situlah Anies menceritakan Sandiaga Uno yang pagi-pagi meneleponnya hanya untuk tanya pakai seragam apa.

"Pagi-pagi bingung pakai baju mana. Bang Sandi udah lama nggak pake seragam. Terakhir SMA, kalau saya masih mending, tahun kemarin masih pakai seragam," kata Anies disambut tawa pejabat dan PNS yang hadir.

Baca Juga : 


Tuesday, October 17, 2017

Jawaban Anies Baswedan Saat Ditanya Penutupan Alexis hingga Reklamasi | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum bisa berkomentar banyak mengenai janjinya semasa kampanye, yakni menutup Hotel Alexis dan perihal proyek reklamasi.

Usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Senin (16/10/2017), wartawan bertanya kepada Anies soal kapan penutupan Hotel Alexis dilakukan.
Anies pun menjawab, "Nanti kalau sudah diumuminlah".

Menurut Aniues, akan menimbulkan kegaduhan jika penutupan hotel itu digembar-gemborkan di media massa.
"Ramai nanti," ujar dia.

Sementara, saat ditanya soal kelanjutan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Anies lebih irit bicara.
"Nantilah. Pokoknya lihat janji saja," ujar Anies.

Anies menegaskan, saat ini adalah waktu untuk bekerja menunaikan apa yang telah ia janjikan semasa kampanye Pilkada Ibu Kota.

"Kami akan serius mulai bekerja langsung. Harapannya apa yang sudah direncanakan, bisa dilaksanakan," ujar Anies.

Janji kampanye

Anies Baswedan pertama kali menyuarakan niatnya untuk menutup hotel Alexis di Jakarta Utara pada debat publik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, 13 Januari 2017 lalu.

Saat itu, Anies menyinggung calon gubernur pesaingnya, Basuki Tjahaja Purnama, yang dianggap lebih tegas menggusur warga ketimbang menindak prostitusi.

"Untuk urusan penggusuran tegas, tetapi urusan prostitusi Alexis lemah. Prostitusi kelas tinggi aturannya a, b, c, enggak bisa bertindak. Di mana pegangan nilainya?" tanya Anies kepada Basuki atau Ahok, kala itu.

Sehari setelah debat publik, Anies kembali mempertegas niatnya untuk menutup hotel Alexis sebagai bentuk menindak tegas prostitusi. Anies menjanjikan untuk mewujudkan rencananya itu jika memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Ya, ya (ditutup). Saya sampaikan kita sudah kerja susah-susah, narkoba dibiarkan begitu saja. Rusak semuanya. Karena itu, kita serius kemarin," ujar Anies saat ditemui pewarta pada 14 Januari 2017.

Sementara itu, soal isu reklamasi, Anies-Sandi dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak reklamasi, pada masa kampanye Pilkada DKI 2017.

"Mengapa kita menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolan lingkungan," kata Anies saat debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 12 April 2017.

Dalam beberapa kesempatan selama masa kampanye itu, Anies sering mengungkapkan niatnya menghentikan reklamasi dan menyelamatkan nelayan di Jakarta Utara. Menurut Anies, jika reklamasi tetap dilanjutkan, lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Baca Juga : 


Monday, October 16, 2017

Selamat Datang Pemimpin Baru Jakarta | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - JAKARTA - Sebuah babak baru DKI Jakarta dimulai hari ini, Senin (16/10/2017). Warga Jakarta akan memiliki pemimpin baru yang siap melayani selama lima tahun ke depan.

Sang pemimpin baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno, akan dilantik di Istana sore nanti. 

Sejak kemarin, Anies dan Sandiaga telah melakukan berbagai persiapan menjelang pelantikan. Keduanya telah melakukan sesi pemotretan dan fitting pakaian dinas upacara (PDU).
Sejak siang, Anies dan Sandiaga akan berkumpul di Masjid Sunda Kelapa. Kemudian akan bersama-sama menuju Istana Negara untuk dilantik.
Sore harinya, Anies dan Sandiaga akan mengikuti serah terima jabatan di Balai Kota. Pada malam hari, rencananya akan ada acara hiburan berjudul "Selametan Jakarta" di Balai Kota.

Harapan baru

Ada berbagai pesan dan harapan untuk Anies dan Sandiaga. Harapan itu bukan hanya datang dari masyarakat, melainkan juga dari para gubernur pendahulu.

Setelah Anies-Sandiaga dipastikan menang, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung memberi selamat melalui pesan singkat kepada Anies. Anies pernah membacakan isi WhatsApp Ahok kepadanya.

"Selamat sore, saya coba telepon tapi tidak aktif. Mau ucapkan selamat menjadi Gubernur DKI 2017-2022. Saya siap membantu. Semoga sukses dan salam buat keluarga dan salam buat Pak Sandi," ujar Anies membacakan isi WhatsApp tersebut.

Sementara itu, mantan Gubernur Djarot Saiful Hidayat yang baru menyelesaikan masa tugasnya juga meninggalkan pesan untuk Anies-Sandi. Djarot berpesan agar keduanya bisa melanjutkan program baik yang sudah ada.
"Saya pesannya yang sudah baik, saya titip supaya diselesaikan," ujar Djarot.

Djarot mengatakan, banyak program yang masih belum selesai. Misalnya program revitalisasi trotoar sepanjang Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin, moda transportasi umum mass rapid transit(MRT), dan juga pembangunan venue-venue Asian Games 2018.

Djarot menitipkan program-program itu agar tetap terus dilaksanakan. Sementara itu, Djarot juga meminta Anies-Sandi meneruskan sistem dan inovasi yang sudah diterapkan.

Contohnya Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sistem e-budgeting, dan transaksi non-tunai. Djarot sendiri yakin Anies-Sandi akan mempertahankan itu dan bisa memenuhi harapan warga Jakarta.

Perubahan Jakarta

Kemarin, Anies dan Sandiaga menghadiri acara selamatan doa bersama yang digelar oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada saat itu, Anies menegaskan bahwa Jakarta akan berubah di bawah pemerintahannya.

"Jakarta bukan hanya milik warga Jakarta, milik semua warga negara Indonesia karena ini Ibu Kota. Kirimkan pesan kepada semuanya kalau 16 Oktober besok perubahan akan dimulai," ujar Anies.

Anies bertekad untuk memenuhi janji-janjinya selama kampanye. Menurut dia, itu adalah amanat dari warga Jakarta yang harus dipenuhi. Dia juga berjanji untuk menyatukan warga Jakarta setelah menjabat sebagai gubernur.

"Ini merupakan amanat jutaan orang yang ikhlas. Amanat tanpa transaksi, kami berencana menunaikan semua janji kami, 23 janji, bukan program kerja, kami mau eksplisitkan ini," ujar Anies.

Berbagai janji sudah diucapkan. Berbagai pesan sudah disampaikan. Saat ini, tinggal Anies dan Sandiaga yang akan membuktikan. Akan jadi apa Jakarta di bawah Anies-Sandi?

Semua akan terlihat seiring berjalannya waktu nanti. Selamat bekerja Anies dan Sandiaga. Selamat datang pemimpin baru Ibu Kota Jakarta.

Baca Juga : 


Friday, October 13, 2017

Bolehkan Berpacaran dalam Islam? | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - JAKARTA - Di masyarakat pacaran adalah hal yang lumrah, proses mengenal lawan jenis atau diibaratkan sebagai rasa cinta kasih yang diwujudkan dalam hubungan. Namun, Islam tidak pernah mengajarkan tentang pacaran, karena dalam kenyataannya dua insan yang berlainan jenis tidak bisa terhindar dari berdua-duaan, terjadi pandang memandang dan terjadi sentuh menyentuh. Perbuatan ini sudah jelas semuanya haram hukumnya menurut syari’at Islam.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang wanita, kecuali si wanita itu bersama mahramnya.”

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:“Allâh telah menulis atas anak Adam bagiannya dari zina, maka pasti dia menemuinya: Zina kedua matanya adalah memandang, zina lisannya adalah perkataan, zina hatinya adalah berharap dan berangan-angan. Dan itu semua dibenarkan dan didustakan oleh kemaluannya.”

Ketua Komisi Dakwah MUI Ustaz Moh Zaitun Rasmin mengatakan, bahwa bagi seseorang yang ingin menikah janganlah melalui pacaran, sebab caranya yang salah akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangganya kelak. Dalam Islam yang diajarkan adalah melalui ta’aruf.

“Pacaran dalam Islam tidak boleh kecuali yang dimaksud itu setelah akad nikah. Dalam Islam yang diajarkan untuk memiliki hunbungan atau ke tahap nikah itu melalui ta’aruf,” kata Rasmin.

Menikah adalah suatu ibadah yang dicontohkan Rasulullah, namun caranya dengan melalui pacaran tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Banyak sekali mudharat dari berpacaran, sebab perbuatan itu salah satu jalan untuk melakukan zina, sedang Allah jelas-jelas melarang untuk sekedar mendekatinya, seperti difirmankan oleh-Nya dalam Surat al-Isra ayat 32 : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Ustaz Rasmin menjelaskan, bahwa proses ta’aruf, seseorang dapat melibatkan orang-orang terdekat untuk membantu mencarikan calon. Orang-orang terdekat dirasa lebih tindak tanduk orang bersangkutan dan dapat mencarikan calon yanng sesuai dengan kriterianya. “Dalam mencari yang terbaik dibantu dengan orang tua, wali, sahabat yang dipercaya lalu dipertemukan itu boleh melihat, ngobrol, dan kesempatan untuk berfikir. Kemudian pihak laki-laki melamar secara resmi dan setelah cocok menentukan maharnya selanjutnya menikah,” kata Rasmin.

Dalam ta’aruf tidak ada pemaksaan, jika belum cocok salah satu pihak boleh saja menolak. Namun ketika keduanya cocok, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni pihak laki-laki melamar dan berujung pada pernikahan. Dalam hal mahar, menurut Islam sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah, tidak mempersulit atau mahal. Memang mahar itu hak wanita, tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi.

Baca Juga : 


Thursday, October 12, 2017

Survei Indikator: Ahok dan Gatot Paling Diunggulkan Jadi Cawapres Jokowi | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo paling diunggulkan menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pemilu 2019.


Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017. Pada survei ini, responden ditanya tentang siapa yang paling pantas mendampingi Jokowi selaku presiden petahana pada Pemilu 2019.

Ada 16 nama calon wakil yang diberikan sebagai opsi. Ahok mendapatkan 16 persen suara responden, paling tinggi di antara nama-nama lain dalam survei itu.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa tingginya elektabilitas Ahok itu tidak lepas dari pengalaman Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014.

Menurut Burhan, masih banyak masyarakat yang ingin melihat duet itu terjadi di skala nasional meskipun Ahok menjadi terpidana kasus penistaan agama.

"Ahok, meskipun masih di penjara, tetap nomor satu," kata Burhanuddin saat merilis hasil survei di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Adapun Gatot berada di tempat kedua dengan angka 10 persen. Burhanuddin menduga, tingginya elektabilitas Gatot sebagai cawapres Jokowi tidak terlepas dari manuvernya sebagai Panglima TNI belakangan ini.

"Pak Gatot banyak manuvernya untuk naikkan awareness, supaya dikenal," ujar Burhanuddin.

Di bawah kedua tokoh itu, ada pula Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan 8 persen dukungan responden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (7 persen), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (5 persen), Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (4 persen), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (3 persen).

Ada pula Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta eks Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung. Masing-masing dari mereka dipilih oleh 2 persen responden.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendapat 1 persen dukungan. Adapun Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy tidak dipilih sama sekali.

"Sementara responden yang tidak tahu atau tidak menjawab masih sangat tinggi, yakni 34 persen," ucap Burhanuddin.

Ketika pilihan dikecurutkan menjadi 8 nama, dukungan terhadap Ahok bertambah menjadi 17 persen. Gatot dipilih 14 persen responden, disusul oleh Ridwan Kamil (11 persen), Sri Mulyani (9 persen), Tri Rismaharini (8 persen), Tito Karnavian (6 persen), Puan Maharani (2 persen), dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (1 persen).
Angka yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab juga masih tinggi, yakni 32 persen.
Survei ini menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia.

Margin of error kurang lebih  2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Baca Juga : 


Wednesday, October 11, 2017

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Mahfud MD Ribut Lagi dengan Fahri Hamzah di ILC


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali berdebat dengan anggota DPR, Fahri Hamzah, dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di tvOne, Selasa 10 Oktober 2017. Perdebatan terkait dengan OTT yang dilakukan KPK.
Dalam kesempatan itu, Mahfud MD kembali menegaskan terkait OTT yang dilakukan KPK dianggap tetap perlu dilakukan karena dianggap efektif. "Selama ini 100 persen yang OTT itu tidak ada yang tidak terbukti kok," kata Mahfud MD dalam ILC bertema OTT: Cerita Bersambung.
Mahfud MD juga menyinggung soal penyadapan yang dilakukan KPK. Menurut Mahfud MD, OTT melalui penyadapan KPK memang tidak boleh. Menurut MK memang tidak boleh tanpa wewenang undang-undang. Tapi KPK punya wewenang undang-undang itu yakni pasal 12.
Penjelasan Mahfud MD ini mendapat balasan dari Fahri Hamzah. Menurut Fahri, karena konsen dan kepentingan masyarakat dikhawatirkan, pengaturan penyadapan yang tidak lewat undang-undang, dan menimbang pasal 28 j UUD 45 tentang pengaturan penyadapan harus berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, tidak boleh lewat peraturan di bawahnya.
"Prosedur penyadapan harus diatur undang-undang karena di dalamnya mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dalam definisi itu kalau aturan tentang penyadapan tidak boleh di bawah UU tapi kenapa KPK boleh? tolong itu jelaskan,” kata Fahri.
Mahfud MD lalu menjawab, boleh menyadap dan harus berdasar wewenang yang diberikan undang-undang dan KPK punya wewenang itu. "KPK punya pasal 12 tapi kalau SOP-nya dianggap melanggar, ya katakan ke KPK itu salah,” kata Mahfud MD.
Namun Fahri kembali menegaskan bahwa SOP penyadapan selama ini disimpan rapat KPK.  Hal itu yang dikritik keras Fahri Hamzah. Namun soal SOP penyadapan, Mahfud MD meminta Fahri minta ke KPK. “Yang jelas wewenang menyadap sah dilakukan KPK,” kata Mahfud MD.
Baca Juga :